Zonasi Batas Penangkapan Ikan menurut Jenis Armada Nelayan

 Zonasi Batas Penangkapan Ikan menurut Jenis Armada Nelayan

Gabriella Alodia, 2012

1. PENDAHULUAN

1.1. Kategori Batas Wilayah

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) membagi wilayah maritim dalam suatu negara ke dalam tiga zona, yaitu laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yuridiksi terhadap aktivitas-aktivitas tertentu, serta laut yang berada di luar kedua zona di atas. Zona yang akan dibahas di sini hanyalah zona jenis ke-2, yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Tambahan.

1.2.1.  Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut UU RI No. 5 Tahun 1983, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif ini bermula klaim negara-negara seperti Chile, Ecuador, dan Peru dalam Santiago Declaration atas kedaulatan mereka terhadap wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis pantai. Klaim ini kemudian dikembangkan untuk tujuan ekonomi dengan ditegaskannya kewajiban pemerintah dalam menjamin akses rakyatnya untuk mendapatkan persediaan makanan dan juga untuk mengembangkan ekonominya pada deklarasi tersebut.

Secara umum, hak-hak negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982 adalah:

a. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau non-hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya.

b. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin.

c. Yuridiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan penjagaan lingkungan maritim, namun demikian negara pantai tidak boleh mendirikan instalasi yang membahayakan pelayaran di daerah yang sudah menjadi lintasan pelayaran internasional.

Di samping negara yang bersangkutan, negara-negara yang berbatasan dengan suatu Zona Ekonomi Eksklusif juga memiliki hak atas zona tersebut, yaitu hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional.

1.2.2. Zona Tambahan Teritorial

Menurut UU RI No. 43 Tahun 2008, Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Secara tradisional, zona ini adalah bagian dari laut bebas, tapi negara dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam zona tersebut, antara lain melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan/fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Dalam zona ini, negara tidak dapat menetapkan peraturan-peraturan nasionalnya sebagaimana pada Laut Teritorialnya. Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 dari Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1958, kekuasaan mencegah hanya dapat dilakukan atas kapal-kapal yang akan masuk dan kekuasaan menghukum diterapkan terhadap kapal-kapal yang akan meninggalkan zona tambahan.

1.2. Klasifikasi Armada Nelayan

Armada nelayan, khususnya perahu bermotor, diklasifikasikan dalam kelas-kelas sesuai dengan kapasitas penampungan berat kotornya. Dalam hal ini, terdapat suatu kasus di mana diberikan kelas-kelas perahu nelayan yang dapat menampung produksi < 1 Ton, 1-5 Ton, 5-10 Ton, 10-30 Ton, dan > 30 Ton. Kapasitas penampungan ini tentunya berhubungan dengan batas-batas penangkapan agar masing-masing armada dapat memperoleh produksi yang maksimal tanpa kerugian bahan bakar akibat terlalu jauh melaut. Dalam tulisan ini, akan diberikan suatu konsep batas penangkapan ikan berdasarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif serta Zona Tambahan di Indonesia.

2. KONSEP ZONASI BATAS PENANGKAPAN IKAN MENURUT KLASIFIKASI ARMADA NELAYAN

Zonasi batas penangkapan ikan perlu dilakukan agar setiap armada kapal dapat memaksimalkan produksi hariannya. Salah satu teknik zonasi yang cukup mudah adalah dengan membandingkan kapasitas penangkapan ikan dalam suatu armada dengan batas-batas laut teritorial dan tambahan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Tambahan.

Atas pemahaman tersebut, penulis mengusulkan konsep batas-batas zona yang didapatkan dari rumus berikut:

di mana:

B_ZEE : Batas Daerah Penangkapan Ikan Zona Ekonomi Eksklusif (mil)

B_ZEE : Batas Daerah Penangkapan Ikan Zona Tambahan (mil)

GT : Gross Ton (diambil dari batas maksimum klasifikasi, contoh: dari 1-5 Ton diambil 5 Ton)

GT  : Gross Ton Maksimum (diambil 50 Ton)

Dari perhitungan tersebut, batas-batas Daerah Penangkapan Ikan dapat dikuantifikasi dalam suatu tabel. Batas-batas ini dihitung dari batas laut tertorial negara.

TABEL BATAS-BATAS PENANGKAPAN IKAN MENURUT KLASIFIKASI

ARMADA NELAYAN, ZONA EKONOMI EKSKLUSIF,

DAN ZONA TAMBAHAN

REFERENSI

UNCLOS 1982.

UU RI No. 5 Tahun 1983.

UU RI No. 43 Tahun 2008.

Windari, R. (2009). Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

Di Edit sebagai materi bahan penyuluhan oleh Lasriyanto, SPi